MAGETAN, exspresnews.com - Dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan efisiensi layanan publik masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) gelar 'Gebyar Pelayanan Publik Kabupaten Magetan tahun 2024', Minggu(10/11/2024).
Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan berbagai layanan yang ada di Mall Pelayanan Publik (MPP) kepada masyarakat sehingga acara pada hari ini memberikan kemudahan akses pelayanan serta kesadaran masyarakat akan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Bertempat di halaman Pasar Baru Magetan, Gebyar Pelayanan Publik Kabupaten Magetan tahun 2024 bertajuk 'Satu Tempat Seribu Manfaat', dibuka langsung oleh Pj Bupati Magetan, Nizhamul, yang juga turut dihadiri oleh anggota Forkopimda atau yang mewakili, OPD terkait, jajaran pimpinan instansi vertikal, Perbankan BUMN BUMD serta tamu undangan lainnya.
Pj Bupati Magetan, Nizhamul, menuturkan bahwa kegiatan kali ini merupakan bentuk tindak lanjut Pemkab Magetan atas arahan Presiden RI, Prabowo, yakni program kerja yang signifikan, terukur dan bersinergi.
"Utamakan pelayanan, jangan dipersulit, ketika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit," tegasnya.
Selain itu, Nizhamul, juga memberikan apresiasi terhadap DPMPTSP Magetan yang telah berhasil meraih 10 besar terbaik se Indonesia dalam memberikan pelayanan publik masyarakat.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sunarti Condrowati mengatakan bahwa tujuan gebyar pelayanan publik adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya pelayanan perijinan tetapi juga berbagai pelayanan yang sudah terintegrasi di Mall Pelayanan Publik.
Disebutkan juga bahwa kegiatan ini juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat sehingga tahu di mana MPP berada dan apa saja layanan yang bisa diberikan.
"Kita berikan inovasi pelayanan terbaru, ke depannya akan aktif memberikan pelayanan di hari Minggu dan juga akan memberikan perhatian khusus kepada masyarakat penyandang difabel," terang Kepala Dinas yang telah meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Magister Sains.
Diharapkan dengan ini masyarakat akan lebih mudah mengurus segala hal yang terkait dengan perijinan dan juga dengan mempermudah pelayanan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.
"Ketika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit," pungkas Sunarti Condrowati. (ik)
Post a Comment