Peliput : Hargo Hadi Suprapto
Aliansi Pengawal Demokrasi Pacitan (Aliansi PDP), mendatangi kantor KPU Pacitan, tanyakan beberapa hal.
Tujuh orang perwakilan Aliansi
Pengawal Demokrasi Pacitan (Aliansi PDP), mendatangi kantor Komisi Pemilihan
Umum (KPU) setempat, Rabu (8/4/2020). Ada beberapa hal yang diusung gabungan
Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP). “Kami menanyakan kronologis seleksi
PPS, sosialisasi calon serta penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pacitan tahun 2020,” kata Tonis, Ketua Aliansi PDP.
Dijelaskan, dua hari sebelumnya, Aliansi
PDP melakukan audiensi dengan Bawaslu. Sebab, selama ini, masyarakat hanya
mengikuti adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilihan melalui pemberitaan. “Baik
dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon maupun KPU Pacitan, terkait
seleksi PPS,” katanya.
Diungkapkan, menurut versi KPU Pacitan,
proses seleksi PPS sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Baik mulai
tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, seleksi tes tulis hingga
wawancara. Dan selama proses itu tidak ada saran perbaikan maupun laporan
masyarakat terkait jumlah PPS terpilih. Terlebih, selama tahapan seleksi, KPU
juga menerima tanggapan masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu.
Sementara itu, mengenai penundaan
pelantikan PPS, juga merupakan keputusan dari KPU RI. Bahkan, sejumlah tahapan
Pemilihan juga dilakukan penundaan. Ada tiga opsi. Yakni, menunda 3 bulan, 6
bulan dan 12 bulan. Hanya saja, sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari
KPU terkait opsi penundaan.
Perlu diketahui, dua hari sebelumnya
Aliansi PDP beraudensi dengan Bawaslu Pacitan. Hanya saja, permintaan Aliansi
mengenai informasi salinan keputusan pengawasan, pencegahan dan penindakkan
ditolak Bawaslu. Dengan alasan informasi tersebut bersifat rahasia. “Karena
permintaan ditolak, kami menindaklanjuti melalui surat resmi,” tandasnya.
Sementara itu, Syahri selaku sekertaris
aliansi PPD, mengungkapkan kedatangannya ke KPU juga untuk mencari kebenaran
terkait seleksi PPS. Sebab, sebagai pemuda dan mewakili masyarakat, Aliansi PDP
ingin proses demokrasi local di Pacitan berjalan baik. Tidak saja menghasilkan
pemimpin berkualitas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat.
Hal itu juga diamini Rifai. Selain mencari
informasi yang jelas terkait seleksi PPS, juga meminta sejumlah dokumen
pemilihan. Utamanya SK penundaan tahapan pemilihan dan salinan rekomendasi
Bawaslu. “KPU memberikan dokumen SK penundaan. Namun, menolak memberikan
salinan rekomendasi Bawaslu,” tutur Rifai.
Aliansi PDP merupakan gabungan OKP
se-Kabupaten Pacitan. Diantaranya GMNI, HMI, PMII, IMM, Pemuda Muhammidiyah,
Pacitan Institute, dan ICP. (Hargo)
Hargo Hadi Suprapto
Peliput di Portal Exspresnews.com
Post a Comment